BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah sebuah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan keuangan pada lembaga-lembaga negara yang lain. Diharapkan dengan adanya BPK maka tidak terjadi penyimpangan pada penggunaan anggaran.
Berawal dari laporan audit BPK pada pemprov DKI Jakarta terkait pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. BPK mengganggap bahwa terjadi kerugian negara sebesar 191 miliar rupiah. Namun, pemprov DKI menganggap malah negara diuntungkan atas pembelian itu.
Hingga akhirnya, atas tekanan politik, akhirnya kasus ini dibawa ke KPK. Namun KPK beranggapan, setelah melakukan penyelidikan, tidak ditemukan niat dan tindak korupsi dalam kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Nah loh, bagaimana bisa hal ini terjadi?
Dan BPK terus ngotot bahwa laporan auditnya telah benar dan harus ditindaklanjuti. BPK menganggap bahwa mereka adalah Tuhan yang tidak dapat dinilai dan disentuh.
Disinilah blunder demokrasi yang aku katakan itu. Dalam sebuah negara demokrasi modern saat ini, sebuah lembaga negara tak dapat dibiarkan tanpa pengawasan dan tanpa dapat disentuh. Sama misalnya seperti hubungan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga lembaga ini membentuk segitiga yang pada akhirnya menjadikan sebuah lembaga harus dapat diawasi.
Dan kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini akhirnya akan hilang tanpa ada penyelesaian. Negara ini akan tetap seperti saat ini karena kebenaran dibiarkan kabur.
Masyarakat akan lupa akan hal itu.
sumber foto: mediajakarta.com
Tidak ada komentar